Diperiksa Jaksa 3 Jam, Oknum Anggota DPRD Bintan Dicecar 17 Pertanyaan



BINTAN – Terkait dugaan mark up pembelian lahan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Bintan Inti Sukses (BIS), pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang oknum anggota DPRD Bintan.

Fajrian Yustiardi, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bintan mengatakan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD Bintan pada 2 pekan lalu.

“Kami panggil dan periksa selama 3 jam, ada sekitar 15 hingga 17 pertanyaan yang kami ajukan kepada oknum tersebut,” katanya baru-baru ini.

Ia mengatakan, dari pemeriksaan oknum anggota DPRD Bintan tersebut disampaikan akan mengembalikan sejumlah uang, namun sampai saat ini belum ada kepastian terkait pengembalian uang dugaan mark up tersebut.

“Ya kami juga akan hitung kembali harga tanah yang dibeli oleh PT BIS dengan apraisal independen yang kami tunjuk,” sebutnya.

Sebelumnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi. Kali ini Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menjadi target setelah ditemukan dugaan mark up pada pembelian aset perusahan.

Pembelian aset perusahaan berupa tanah seluas 13.508 meter persegi yang terletak di Kilometer 20 Kelurahan Sei Lekop, Kecamatan Bintan Timur. Aset tanah itu diduga dibeli dengan harga tak wajar.

I Wayan Riana, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan mengatakan, pihaknya mencurigai pembelian aset tanah seharga Rp 1,7 miliar itu merupakan angka tak wajar. Pasalnya, tanah tersebut masih memiliki administrasi berupa SKT atau alashak.

“Sudah tiga orang diperiksa pada tahap penyelidikan ini. Seorang dari PT Bintan Inti Sukses (BIS) yang merupakan BUMD Bintan dan pihak kelurahan serta kecamatan terkait,” terangnya.

Pembelian tanah tersebut juga diduga adanya kongkalikong dengan oknum anggota DPRD Bintan aktif. Hal ini berdasarkan temuan harga tanah yang dibeli tanpa didahului adanya penilaian atau apraisal dari pihak terkait.

“Tanah itu dibeli secara bertahap pada November 2020 lalu dan selesai pelunasan pada Januari 2021. Dari data yang kami himpun, harga NJOP tanah tersebut dipekirakan senilai Rp 1 miliar jika dalam kondisi bersertifikat,” jelasnya

Anehnya, diketahui tanah tersebut sebelumnya dibeli oleh oknum anggota DPRD sebesar Rp 60 juta dan dijual kembali ke PT BIS dengan harga Rp 1,7 miliar. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN