2021, Puluhan Miliar untuk Drainase dan Pengendalian Banjir di Kepri

CEN SUI LAN Anggota Komisi V DPR RI dari Dapil Kepri dan Dirjen SDA PUPR Djarot Widyoko, berbincang tentang penambahan program Ditjen SDA untuk dialokasikan di Provinsi Kepri, di sela RDP Komisi V, Selasa (2/2) siang lalu.

JAKARTA – Tahun anggaran 2021 ini, Provinsi Kepri mendapat anggaran puluhan miliar untuk pembangunan drainase dan pengendalian banjir. Anggaran dari pusat (APBN) ini merupakan hasil usulan Anggota DPR RI dari Dapil Kepri, Cen Sui Lan (CSL). Namun, CSL tetap meminta agar Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR menambah program pembangunan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.

CSL mengatakan, tahun anggaran 2021m dialokasikan program drainase induk untuk daerah Kerandin, Kabupaten Lingga sebesar Rp29,5 miliar. Kemudian, pembangunan pengaman pantai di Moro, Kabupaten Karimun sebesar Rp12 miliar, pembangunan pengaman pantai di Parit, Kabupaten Karimun sebesar Rp7 miliar.

Selain itu, atas perjuangan CSL di Komisi V DPR RI melalui APBN, turut dialokasikan dana untuk pembangunan pengaman pantai di Pulau Sedanau, Kabupaten Natuna sebesar Rp10 miliar.

“Tahun 2021 ini, ada juga pembangunan polder pengendalian banjir di Kota Tanjungpinang. Anggarannya mencapai Rp22 miliar. Serta peningkatan pendukung untuk bendungan Sei Gong, Kota Batam,” jelas CSL saat dihubungi, Rabu (3/2).

       
        Loading...    
   

Selain itu, lanjut CSL, beberapa program tambahan yang berkaitan dengan antispasi banjir, baik di Batam maupun di Tanjungpinang juga diminta untuk ditambah. Serta program pembangunan sumur bor dan Aquifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) untuk daerah pulau-pulau se-Provinsi Kepri.

CSL meminta tambahan program itu, karena pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V DPR RI dengan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Selasa (2/2) lalu, Kepri masih minim mendapatkan anggaran pusat. Tahun 2021, untuk kegiatan ABSAH dari Dirjen SDA Kementerian PUPR itu, ada 273 lokasi dan sumur bor sebanyak 300 titik.

“Dari paparan Dirjen SDA, Provinsi Kepri cuma dapat satu titik. Sekarang, di wilayah Kepri itu krisis air, semua daerah kabupaten/kota. Kita minta agar Dirjen SDA Kementerian PUPR memprioritaskan program itu untuk Kepri. Ya, kita minta lebih,” jelas CSL legislator dari Fraksi Partai Golkar ini.

Begitu juga dengan Program Percepatan Pembangunan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), lanjut Cen Sui Lan, lebih ditekankan kepada pembangunan irigasi tersier. Tahun lalu, Provinsi Kepri cuma dapat 50 persen dari program yang didapatkan di daerah lain. Tahun anggaran 2021 ini, CSL memminta agar Kepri mendapat 150 persen.

“Begitu juga dengan turap-turap di pantai. Untuk wilayah Kepri seharusnya lebih banyak dibangun turap itu. Ini sebagai antisipasi banjir karena gelombang air laut. Itu yang kita sampaikan langsung ke Dirjen SDA Kementerian PUPR,” tambah CSL.

Karena, jelas CSL, Provinsi Kepri merupakan daerah kelautan dan pulau-pulau. Kepri memerlukan program pembangunan turap itu. Program-program yang dibuat itu disesuaikan dengan kondisi geografis.

“Serta pembangunan drainase induk di Batam, kita minta diperbesar. Karena, setiap hujan, itu selalu terjadi banjir. Kita tak ingin, Kota Batam maupun Tanjungpinang itu tenggelam saat hujan deras,” demikian disampaikan Cen Sui Lan. (fre)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN