Tak Memenuhi Pasal 187, Bawaslu Bintan Menyetop Kasus Dugaan Politik Uang

Febriadinata Ketua Bawaslu Bintan.

BINTAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan menghentikan (setop) proses laporan dugaan money politic (politik uang), yang dituduhkan tim kuasa hukum Paslon nomor 2 kepada calon Bupati Bintan nomor urut 1 Apri Sujadi. Keputusan ini disampaikan Bawaslu Kabupaten Bintan melalui press rilis di ruang media center Bawaslu Bintan, Jumat (4/12) sore.

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata menerangkan, pada hari Kamis, 3 Desember 2020 pukul 15.00 WIB telah dilaksanakan rapat pembahasan kedua di Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan terhadap tindak lanjut laporan nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 terhadap dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020, di Kabupaten Bintan, yang telah melalui proses penyelidikan dan kajian yang telah dilakukan oleh sentra Gakkumdu. Terdiri dari unsur Kepolisian Resor Bintan, Bawaslu Bintan dengan pendampingan oleh unsur Kejaksaan Negeri Bintan, yang telah meminta keterangan klarifikasi sebanyak 24 orang.

Berdasarkan fakta-fakta keterangan pelapor, saksi-saksi, terlapor, keterangan ahli serta bukti yang ada. Sehingga kesimpulan terhadap pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Bintan memutuskan terhadap laporan tersebut, tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Karena tidak memenuhi unsur pelanggaran tindak pidana pemilihan. Sehingga terhadap laporan dengan nomor 003/LP/PB/Kab/10.04/XI/2020 dihentikan dan akan disampaikan kepada pelapor, dan ditembuskan kepada Bawaslu Provinsi Kepri dan Bawaslu Republik Indonesia.

“Kesimpulannya memutuskan terhadap laporan tersebut tidak dapat ditingkatkan ke tahap selanjutnya. Karena tidak memenuhi unsur pasal tentang pelanggaran tindak pidana pemilihan yakni pasal 187A ayat 1,” ujar Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata.

       
        Loading...    
   

Sebanyak 24 orang dimintai keterangan terkait laporan dugaan money politic yang dilakukan seorang warga Kijang. Dengan ditemani kuasa hukum Paslon nomor urut 2, Meliyanti warga Kijang itu melaporkan dugaan money politic yang diduga dilakukan calon petahana.

Namun, setelah proses berjalan hingga diregister ke Sentra Gakkumdu, ternyata laporannya tidak memenuhi unsur pidana pemilihan dan prosesnya dihentikan.

“Penyampaian press rilis ini sedikit diundur waktunya dari jadwal awal. Karena menunggu dari pihak kepolisian dan kejaksaan,” demikian ditambahkan Febriadinata. (fre)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN