Laporan BPK Bantuan Covid Bermasalah, Ansar : Ada Kelalaian Mekanisme

DOMPAK – Gubernur Kepri H Ansar Ahmad menerima laporan dari Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri atas hasil audit tim Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakila Kepri terkait bantuan penanganan Covid-19 di Provinsi Kepri. Menyikapi hal tersebut Ansar menyebutnya ada kelalaian mekanisme dari awal tanpa ada data penerima bantuan.

“Temuan-temuan ini sudah ditindak lanjuti oleh inspektorat, tapi saya bakal pantau terus. bahkan kami bersama Wakil Gubernur terus inten mengawasi itu,” tegas Ansar kepada wartawan, kemarin.

Laporan Banggar, sebanyak Rp230 miliar lebih dana refocusing anggaran APBD 2020 Provinsi Kepri, untuk penanganan Covid-19 tahun 2020, dinilai bermasalah dan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Hal itu terungkap dalam laporan Banggar DPRD Kepri atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan BPK pada Desember 2020 lalu, yang disampaikan Banggar DPRD pada Sidang Paripurna.

       
        Loading...    
   

Juru bicara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri Raden Hari Tjahyono dalam Banggar DPRD, mengatakan, Pemprov Kepri telah merefocusing anggaran dalam rangka Percepatan penanganan pandemi Covid-19, dengan alokasi anggaran Rp230 miliar.

Dari total jumlah anggaran itu, yang terealisasi dan digunakan hanya Rp168,7 miliar lebih. Alokasi anggaran tersebut digunakan mantan Gubernur Kepri Isdianto selaku Ketua Satgas dan TS.Arif Fadillah selaku Setda dan Pengguna Anggaran (PA) provinsi Kepri untuk penanganan kesehatan, dampak sosial dan dampak ekonomi akibat pandemi Covid-19 tahun 2020.

Baca Juga :  Warga Pekajang Sebut PT CPM Bantu Masyarakat

Namun dalam realisasinya, BPK menemukan, adanya dana yang digunakan untuk membeli Laptop, terdapat kemahalan harga dan tidak didukung dengan dokumen yang kewajaran harga yang memadai dalam pengadaan barang dan jasa.

Hal itu terjadi pada pembeliaan alat kesehatan, APD, serta barang habis pakai lainnya, masker, desinfektan dan hand sanitizer di RSUD Raja Ahmad Tabib (RAT) Tanjungpinang, RSUD Engku Haji Daud, Dinas Komunikasi dan Informatika serta Dinas Kesehatan Provinsi Kepri.

Dalam LHP-BPK, lanjut Raden, juga ditemukan tidak adanya penatausahaan barang sumbangan pihak ketiga seperti nama, jumlah dan nominal serta item yang disumbang, oleh sejumlah BUMN, swasta dan pihak lainnya dalam membantu pemerintah menangani pandemi Covid-19 di Provinsi Kepri.

Hal yang sama, juga ditemukan di bidang kesehatan yang dilaksanakan beberapa OPD, seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Kesehatan, RSUD Ahmad Tabib, RSUD Engku Haji Daud, Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata, Inspektorat Daerah, Biro Hukum, Satpol PP serta BPKAD.

Baca Juga :  Operasi Zebra, Polres Lingga Utamakan Protokol Kesehatan

Dalam kegiatan, BPK juga menemukan tidak efektifnya pengelolaan keuangan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam pengadaan alat kesehatan, pengadaan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), pembayaran insentif tenaga kesehatan hingga pemberian suplemen vitamin.

Sektor penanganan bidang sosial, khususnya dalam program pengadaan 370,350 paket sembako Covid-19 yang diadakan Provinsi Kepri untuk 6 kabupaten/kota, BPK juga menemukan, data masyarakat penerima yang tidak didukung dengan data terpadu Kesejahteraan Sosial secara memadai dari Dinas Sosial Provinsi Kepri. “Kami melihatnya tidak ada transaparan, mana mana saja penerima bantuan itu,” jelas Raden.

Dalam pemberiaan bantuan keringanan sumbangan pendanaan pendidikan (SPP) siswa terdampak Covid di Dinas Pendidikan, juga tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dibarengi dengan kelengkapan nama siswa penerima.

Hal yang sama, juga ditemukan BPK pada penanganan dampak ekonomi, khususnya pemberian stimulus modal kerja yang dilaksanakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kepri.

Baca Juga :  Ngesti Mengklaim Janji Politiknya Terselesaikan

BPK , juga menemukan pemberian stimulus modal kerja yang diberikan Disperindag Kepri kepada Komunitas Masker Tanjungpinang yang merupakan penampung masker jahit rumah tangga, tidak memenuhi kriteria sebagai Penerima Bantuan Sosial Modal Kerja.

Atas dasar itu, DPRD Kepri merekomendasikan, agar Pemprov Kepri lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi dalam pencegahan dengan penerapan protokoler kesehatan pada masyarakat.

Selain itu, tambah Raden, juga melakukan penghitungan yang cermat terkait dana kebutuhan penanganan Pandemi Covid-19, dan pelaksanaan kegiatan penanganan, lebih professional, terukur dan tepat sasaran.

Terakhir, Pemerintah provinsi Kepri juga direkomendasikan, untuk melakukan tindak lanjut dan evaluasi terhadap sejumlah temuan BPK, atas penggunaan dana penanganan Covid-19 tersebut, serta menyesuaikan tupoksi masing-masing OPD dalam satuan tugas pelaksana penanganan covid-19.

Pembahasan ini bahkan, sempat menjadi perdebatan antara sesama anggota Dewan dengan ketua DPRD Kepri. Sejumlah anggota dewan, menganggap bahwa tidak semestikan laporan hasil audit BPK terkait penggunaan dana Covid ini di bahas dan diputuskan dalam paripurna tersebut. Tim perumus Banggar meminta untuk dilakukan perbaikan kembali oleh pemerintah kemudian baru disampaikan dalam rapat paripurna. (ais/mas)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN