Soal Penanganan Pungli Syahbandar Tanjunguban, Kemenhub RI Kalah Jauh Dari Gibran


BINTAN – Penanganan kasus pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh Pimpinan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Syahbandar Tanjunguban terkesan lamban. Penanganannya bahkan kalah cepat dengan beberapa kasus pungli yang dilakukan oleh salah seorang lurah di Kota Solo, di Kota Medan dan Kabupaten Jombang.


Seperti dilansir di berbagai media masa, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka langsung mencopot lurahnya yang kedapatan melakukan pungli kepada pedagang dengan dalih zakat. Dalam waktu 3 hari, lurah tersebut langsung dicopot.


Kemudian, aksi pungli yang dilakukan oleh salah satu lurah di Kota Medan juga mendapatkan respon yang cepat. Walikota Medan Bobby Nasution gerak cepat mendatangi kantor lurah dan langsung mencopot lurah bersangkutan karena ketahuan pungli.


Hal yang sama juga terjadi di Kabupaten Jombang, Mundjidah Wahab selaku Bupati langsung mencopot salah seorang lurahnya yang melakukan pungli dengan dalih sukarela untuk THR. Karena melanggar, lurah tersebut diganti guna pelayanan yang lebih baik. Ketiga kepala daerah tadi pun mendapatkan apresiasi dari masyarakat soal ketegasan dan kecepatan dalam penanganan dan pencegahan kasus pungli.

Baca Juga :  Demi Golkar Bintan, Hj Dewi Kumalasari Mundur dari Pencalonan Ketua
       
        Loading...    
   


Namun berbeda dengan kasus pungli di UPP Kelas I Syahbandar Tanjunguban. Kasus yang sudah bergulir sejak awal April lalu ini hingga saat ini belum ada keputusan mau diapakan pejabat terkait.


Bahkan, sejak kasus tersebut masuk ke Satreskrim Polres Bintan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI belum tampak menurunkan tim untuk melakukan investigasi kasus tersebut.


Hingga akhirnya tanggal 20 April lalu pihak Saber Pungli Bintan menetapkan kasus tersebut diserahkan ke Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kemenhub RI untuk dilakukan tindakan lanjutan mengenai sanksi yang diberikan.


Sebelumnya, Irma Annisa, Wakil Tim Satgas Saber Pungli Bintan membenarkan adanya pelimpahan permasalahan syabandar Tanjunguban tersebut. Ia mengatakan pada Senin (26/4) kemarin pihaknya telah menerima surat dari Polres Bintan dan pada Selasa (27/4) pihaknya sudah meneruskan ke Inspektorat dan Investigasi Kementerian Perhubungan RI.

Baca Juga :  Kapolsek Bintim Sebarkan Rekaman Protokol Kesehatan ke Swalayan


“Sudah, sudah suratnya kami kirim ke Kementerian Perhubungan RI,” jawabnya saat itu.


Inspektur IV Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub RI Capt Weku Federik Karuntu yang dikonfirmasi, Kamis (6/5) membenarkan jika surat dari Saber Pungli Bintan sudah masuk dan diproses oleh Itjen Perhubungan Laut.


“Ini sedang dipelajari oleh Inspektorat Investigasi,” jawabnya tanpa menjelaskan estimasi waktu dan juga kendala yang dihadapi dalam proses tersebut.


Terpisah, Andi Hartono, Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang dikonfirmasi mengatakan akan mencatat informasi dan pertanyaan yang disampaikan media ini.


“Noted (dicatat),” saat menanggapi berita yang disampaikan.


Ia mengatakan, akan melakukan langkah menunggu hasil dari APIP yang menerima perkara tersebut.


“Hasilnya dulu kan belum ada dari APIP.  Cek ke PPID kami untuk perkembangannya,” jawab Andi.


Sementara itu, Wasis Danardono, Humas Sesditjen Hubla Kemenhub RI yang dikonfirmasi mengatakan jika berkas yang diserahkan ke APIP dari Tim Saber Pungli Bintan masih dalam proses penelitian.

Baca Juga :  13 Anak Natuna Memenuhi Syarat Seleksi Bintara


“Masih dalam proses penelitian dan investigasi. Setelah selesai baru nanti diberikan rekomendasi kepada Ditjen Laut untuk penjatuhan sanksinya,” jawabnya.


Saat ditanya estimasi waktu penanganan kasus tersebut, Wasis mengatakan saat ini pihaknya tengah konsen pengetatan angkutan lebaran.


Dirjen Hubla Agus Purnomo yang dimintai konfirmasi terkait kasus tersebut belum menjawab pertanyaan media ini, meski tanda centang dua biru sudah masuk ke nomor Whatsappnya.


Dalam kasus pungli di Kantor UPP Kelas I Syahbandar Tanjunguban dengan dalih pungutan partisipasi padat karya ini, besar harapan warga Bintan untuk dapat ditangani hingga tuntas dan transparan. Sebagai pelayan publik, jajaran Kemenhub RI di daerah itu diminta untuk berbenah dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat luas tanpa pandang bulu. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN