Berakit Dirancang Area Resmi Lego Jangkar

Aktivitas Kapal di perairan Tanjung Uban, Bintan
       
        Loading...    
   

TANJUNGPINANG – Direktur Utama Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Pelabuhan Kepri, Capt Darmansyah menyampaikan mimpi besar Pemerintah Provinsi Kepri untuk mengelola retribusi lego jangkar sudah di depan mata. BUP, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjuk ikut mengelola.

Informasi yang dihimpun, Berakit salah satu kawasan baru yang dirancang sebagai area parkir baru lego jangkar setelah kabil, Batam.
Saat ini, Pemerintah pusat sepakat meminta persoalan kewenangan ini harus berakhir pada Juli mendatang.

Pemerintah pusat sepenuhnya menyerahkan pengelolaan ruang laut Kepri, dimanfaatkan sebagai area lego jangkar sebagai wujud mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sejak Pak Menko Maritim berkunjung ke Pulau Bintan, beliau menegaskan agar diselesaikan persoalan lego jangkar di perairan Kepri. Tim Provinsi bersama operator terkait saat ini harus kerja ekstra menuntaskan. Targetnya Juli ini sudah clear semua, dan kita bisa sudah punya kewenangan untuk memungut,” jelas Darmansyah melalui ponsel, Senin kemarin.

Darmansyah menceritakan, saat ini tim yang terlibat dari Dishub Provinsi, BP Batam, Pelindo, BUP dan beberapa operator yang ditunjuk terus membangun komunikasi untuk menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan secara legal untuk memungut retribusi di perairan yang ditetapkan sebagai area lego jangkar.

Lebih lanjut, sebagai pihak yang diberikan kewenangan penuh oleh Pemprov, Darmansyah menyampaikan, pihaknya sangat siap apabila ditugaskan sebagai pihak peranjang tangan Pemprov. “Kami sudah mengikuti perkembangan ini sejak dua bulan terakhir sampai hari ini,” tegasnya.

Menurutnya, saat ini konsentrasi tim yang ikut terlibat kerja ekstra menyusun titik-titik koordinat resmi sebagai area lego jangkar tersebut.
Menurutnya nanti, kawasan lego jangkar tidak hanya terdapat di perairan Kota Batam melainkan juga perairan Tanjung Berakit pun masuk sebagai kawasan resmi area lego jangkar yang dibuat pemerintah.

“Dari zona yang sudah ditetapkan seperti di Karimun, Nipah, Barelang kini bertambah dua lagi perairan Berakit dan Kabil, jadi ke depan semua di wilayah laut itu Pemprov ikut dilibatkan,” jelasnya.

Untuk masalah penyetoran resmi, seluruhnya akan diatur di dalam konsesi Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini tengah di bahas ulang.

“Jadi di konsesi ini, tidak hanya menentukan titik lego jangkar, melainkan masalah perhitungan berapa tarif yang dipungut juga tertuang di dalam dokumen tersebut,” jelasnya demikian. (ais)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN