Disiapkan Perwako Atur Sanksi Tak Pakai Masker

Walikota Batam HM Rudi
       
        Loading...    
   

BATAM – Pemko menyiapkan aturan kewajiban menggunakan masker. Aturan itu akan memberikan sanksi, bagi warga yang tidak menggunakan masker. Langkah ini dilakukan, mengikuti intruksi Presiden RI nomor 6 tahun 2020, tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pencegahan Covid-19.

“Kita akan lakukan intruksi Presiden. Nanti akan saya surati DPRD, agar bisa dikeluarkan Perwako terkait pelanggar protokol kesehatan ini,” kata Wali Kota Batam, HM Rudi di Batam.

Disebutkan, pihaknya akan mengatur dalam Perwako. Jika mengatur lewat Perda, maka dibutuhkan waktu lebih banyak, karena butuh pembahasan bersama DPRD.

Baca Juga :  Soerya-Rudi Bersaing di Lembaga Survei

“Makanya nanti akan disiapkan lewat Perwako. Tapi kita akan rapatkan bersama Muspida,” beber Rudi.

Diakui, pihaknya akan menjelaskan setiap aturan yang akan dibuat nanti, tentunya harus ada sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Dimana, sesuai Inpres, kepada daerah boleh membuat aturan dan sanksi bagi mereka yang melanggar, dalam hal ini penggunaan masker.

“Untuk sanksinya kita lihat dulu. Kira-kira apa yang cocok untuk diterapkan. Sanksi disiplin saja bukan pidana. Nanti akan dibahas dulu,” ujarnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Batam, Didi Kusmarjadi mengatakan ada kecendrungan masyarakat melepas penggunaan masker. Padahal jumlah kasus masih terus bertambah, dan kondisi belum kembali normal dari Covid-19.

Baca Juga : 

“Harusnya tetap dipakai. Karena pandemi masih berlangsung. Banyak orang terlihat sehat padahal di tubuhnya ada virus,” kata Didi.

Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker, memang belum ada sanksi yang dikeluarkan. Sebab pemerintah Kota Batam lebih memilih langkah sosialisasi dan langkah prefentif untuk mengedukasi masyarakat terkait penggunaan masker ini.

Selain itu, tim kesehatan dalam kesempatan juga mengingatkan penggunaan masker dan memberikan bantuan masker kepada masyarakat. Terutama berada di luar rumah. Dengan instruksi presiden (Inpres), pemerintah daerah diperbolehkan mengeluarkan kebijakan terkait penggunaan masker.

Baca Juga :  43 Tersingkir, 99 Calon Anggota PPK Masuk Uji Publik

“Inpresnya sudah ada. Kalau tak pakai masker ada sanksi. Namun kebijakan ini menjadi hak dari pimpinan. Jika memang dibutuhkan ada peraturan yang mengatur nanti pimpinan yang akan mengeluarkan,” imbuh dia. (mbb)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN