PGRI Minta Disdik Bikin Panduan Khusus Belajar Daring

       
        Loading...    
   

TANJUNGPINANG – Ketua Pengurus Besar (PB) PGRI Drs Huzaifa Dadang AG MSi mengatakan banyak faktor yang dialami para guru ditengah sistem pembelajaran secara online menggunakan jaringan internet saat ini.


Pihaknya menyarankan, agar pemerintah segera membuat panduan ditengah kondisi kedaruratan sistem pendidikan di Kepri saat ini.


“Dari Kementerian kami baru melihat panduannya, namun masih secara umum belum spesifik. Yang penting panduannya seperti apa mungkin dari sisi guru. Kemudian dari sisi siswa harusnya sudah 3 bulan perlu di evaluasi kelemahannya seperti apa, karena pembelajaran jarak jauh ini tidak semudah yang di bayangkan,” jelas Dadang, Jumat (6/8) siang.

Baca Juga :  Diminta Infineon dan Philips Lockdown 14 Hari


Dadang menganalisa pembelajaran jarak jauh itu tidak semudah yang dibayangkan. Banyak faktor yang mempengaruhi misalnya, jaringan internet, sarana yang digunakan cukup atau tidak, siswa maupun guru punya atau tidak sarana tersebut. “Misalnya handponenya ada atau tidak, setelah ada hape, kuota ada tidak, jadi banyak hal yang harus diperhatikan. Maka sejak awal kemarin, PGRI meminta dana-dana Bos yang ada itu dikonsentrasikan untuk kondisi pembelajaran jarak jauh ini,” jelasnya.


Menurut Dadang, saat ini Mendikbud RI tengah konsentrasi menyusun rencana agar dana bos efektif menjaga kualitas mutu pendidikan.

Baca Juga :  Kesepakatan Dewan Bintan, Kandil Bahar Jadi Nama Bandara di Tambelan


Namun menurut dia, masih banyak aduan dari para guru kepada PGRI tentang penggunaan dana Bos.


“Kepala-kepala sekolah masih mengalami kesulitan memanfaatkannya, walaupun sudah diberikan kemudahan, dari pusat langsung ke rekening sekolah, tapi dalam pelaksanaanya tidak semudah yang dibayangkan menteri,” jelas Dadang.


Kejadiannya, untuk penggunaan dana tersebut masih harus melewati berbagai persyaratan administrasi yang sangat menghambat kinerja pendidik.


“Ini yang diharapi mereka, mereka harus membuat rekomendasi ke Pemda, harus antri di BPKAD. Nah belanjanya juga harus online,” jelasnya.

Baca Juga :  PT Timah Tbk Sediakan Bea Siswa Kelas Unggulan


“PGRI tidak kontra dengan kebijakan itu, tapi mestinya kebijakan itu diikuti dengan rambu-rambu yang jelas,” tambahnya demikian. (ais)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN