Gudang Ponsel Digrebek, 2.389 Smartphone Black Market Disita

Polda Kepri merilis hasil penyelidikan penggerebekan gudang ponsel black market di Nagoya, Batam.
       
        Loading...    
   

BATAM – Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim Ditreskrimsus Polda Kepri mengamankan 2.389 unit Handphone (Hp) black market berbagai merek asal Tiongkok.

Kasubbid Penmas Bidhumas Polda kepri AKBP Priyo Prayitno menuturkan, dari perdagangan handphone (Hp) black market ini, Negara berpotensi mengalami kerugian senilai Rp600 juta. Modus yang dilakukan oleh pelaku adalah memperoleh keuntungan. Meskipun menjual Hp dengan tidak memiliki sertifikasi sesuai ketentuan.

Dituturkannya, kronologi penangkapan berawal informasi yang diberikan oleh masyarakat terkait adanya dugaan tempat penyimpanan handphone yang diduga tidak memiliki sertifikasi.

Hal ini disampaikan saat konferensi pers yang digelar di Media Center Polda Kepri, Jumat (10/7) pagi.

Berdasarkan LP-A/91/VII/2020/Spkt-Kepri Tanggal 4 Januari 2020, tim Subdit Indag Ditreskrimsus Polda Kepri memantau lokasi dimaksud. Barang-barang tersebut disimpan di salah satu ruko di Taman Nagoya Indah, Lubuk Baja Kota Batam.   Dimana kejadian tersebut pada Kamis, tanggal 2 Juli 2020, pukul 13.00 Wib.

Di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tim menemukan 2.389 unit handphone berbagai merek. Diantaranya Nokia, Samsung dan Lenovo. Dari hasil pemeriksaan, pemilik barang tersebut berinisial A, dan dari hasil pemeriksaan pemilik tidak dapat menunjukkan sertifikasi dari Kemenkominfo terhadap jenis dan merek handphone tersebut.

Barang-barang disita tersebut diperoleh dari Negara Tiongkok yang dibawa oleh jasa pengiriman BZ dan H. Setelah tiba barang tersebut disimpan di gudang yang ada di Ruko Taman Nagoya Indah. Dari hasil keterangan pemeriksaan handphone tersebut di distribusikan ke 18 counter handphone yang tersebar di beberapa pusat perbelanjaan elektronik di Kota Batam.

”Diantaranya di kawasan Lucky Plaza, Nagoya Hill, Top 100 dan di Aviari.” Jelas Wadir Reskrimsus Polda Kepri.

Atas tindakan ini pelaku diancam dengan Pasal 52 Jo Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi. Dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama satu tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000.

Penyidikan dan penyelidikan akan terus dikembangkan, dari hal ini kemungkinan akan ada dugaan tindak pidana lainnya baik itu diperdagangan atau dikepabeanannya.

”Nanti kita akan lakukan kordinasi dengan Bea Cukai. Langkah kita kedepannya akan melakukan koordinasi dengan instansi terkait yakni Kominfo dan kita akan minta juga keterangan dari para Ahli perihal spesifikasi dari teknis dan sertifikasi dari barang-barang itu sendiri.” tuturnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wadir Reskrimsus Polda Kepri AKBP Nugroho Agus Setiawan didampingi oleh Kasubbid Penmas Bidhumas Polda kepri AKBP Priyo Prayitno dan Kasubdit I Dit Reskrimsus Polda Kepri AKBP Tidar Wulung Dahono dan jajarannya. (dlp)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN