Soal Ganti Rugi Lahan Jembatan Babin, PUPR Kepri Dan BPN Bintan Digugat Warga



BINTAN – Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kepri dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bintan digugat warga pemilik lahan terdampak rencana pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin).

Melalui perkara nomor 1/Pdt.G/2022/PN Tpg yang didaftarkan pada 4 Januari, Maryulis dan atau Mukhlis melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang melalui kuasanya Urip Santoso SH dan Nofrizal SH.

Gugatan tersebut pun disidangkan pertama kali pada Rabu (12/1) di Ruang Sidang Kartika. Hadir pihak PUPR Kepri yang diwakilkan oleh Ponco Santoso selaku pengacara negara dari Datun Kejati Kepri. Sedangkan pihak BPN Bintan diwakilkan oleh stafnya.

Dalam gugatannya, Nofrizal SH selaku kuasa hukum dari Maryulis dan atau Mukhlis menyampaikan gugatan kepada para tergugat mengenai keputusan pembayaran ganti rugi lahan yang dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan dan juga kepatutan sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami menyampaikan tuntutan kami sebesar Rp 2.277.690.000,- kepada Tergugat. Karena ganti kerugian Rp 1.054.437.509,- yang diberikan oleh PUPR Kepri dinilai tidak patut asas keadilan,” jelas Nofrizal.

Ia juga menyampaikan, nilai ganti kerugian pada tanggal 21 Desember 2021 yang diberikan melalui sebuah amplop berisi satu lembar kertas berisi nilai tersebut di atas tidak memperhatikan faktor ekonomi dan kepatutan lainnya.

“Di atas lahan itu ada 14 kolam ikan yang setiap panen memberikan keuntungan, belum lagi nilai lainnya terkait di atas tanah. Kemudian juga nilai ganti rugi lahan sempadan sebesar Rp 690 ribu permeter membuat ketimpangan, dimana Penggugat hanya diganti sebesar Rp 300 ribu permeternya,” ungkapnya.

Sementara itu, Mukhlis, pemilik lahan yang diwawancarai mengatakan pihaknya tidak muluk-muluk dalam ganti kerugian lahan tersebut.

“Kami tidak minta nilai sesuai harga pasaran bernilai jutaan Rupiah, tapi ya tanah saya jelas di pinggir jalan aspal. Depan seberang kami dinilai Rp 690 ribu, masak kami hanya Rp 300 ribu. Kami hanya minta keadilan saja, sama kan saja karena kami memang satu hamparan,” jelasnya.

Terpisah, Ponco Santoso, Pengacara Negara yang mewakili Dinas PUPR Kepri mengatakan pihaknya hanya selaku perwakilan dalam gugatan tersebut. Kedepannya, dalam sidang pihaknya akan menghadirkan (Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) selaku tim penilai tanah.

“Pasti penilaian itu ada formulanya dan ada zonanya. Pasti harganya berbeda-beda. Tim penilai pastinya sudah sesuai aturan dan mekanisme yang ada, mereka juga sudah sesuai SPI (Standar Penilai Indonesia) ya,” jelasnya.

Majelis hakim dalam sidang juga menjelaskan jika sidang gugatan ini akan sedikit berbeda dengan sidang perdata pada umumnya. Nantinya masa sidang hanya 30 hari saja sudah ada keputusan.

“Nanti tidak ada duplik dan replik. Selesai jawaban akan ada pembuktian dan juga keterangan saksi maupun ahli, silahkan para pihak mempersiapkan hal itu. Sidang juga akan dikejar sebanyak 2 kali dalam seminggu agar lebih cepat selesai,” pesan majelis hakim. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN