Reskrimum Polres Bintan Dipraperadilankan Terkait Penetapan Tersangka PMI Ilegal

Sidang perdana gugatan praperadilan oleh tersangka Andi Ruslan terhadap Reskrimum Polres Bintan di PN Tanjungpinang, Kamis (12/5/2022) oleh Aan



BINTAN – Satuan Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) Polres Bintan digugat praperadilan oleh Andi Ruslan alias Andi Bin Andi Taher (alm). Andi Ruslan menggugat penetapan status tersangkanya terkait kasus pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal.

Gugatan Praperadilan yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada 22 April lalu telah disidang mulai Kamis (12/5/2022) kemarin. Dengan Nomor perkara 3/Pid.Pra/2022/PN Tpg, Syaiful selaku kuasa hukum Andi Ruslan mulai melaksanakan persidangan.

Di pihak Reskrimum Polres Bintan juga tampak hadir sejumlah personil Polres Bintan. Terlihat juga Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ipda Richie Putra.

Perkara gugatan praperadilan tersebut ditangani oleh Hakim Tunggal Anggalanton Boang Manalu.

Setelah melakukan sidang pertama pada Kamis (12/5/2022) lalu, pada Jumat (13/5) juga dilaksanakan sidang lanjutan untuk jawaban Satreskrimum Polres Bintan selaku Termohon. Kemudian juga akan dilanjutkan dengan Duplik yang akan dilakukan oleh Pemohon. Kedua belah pihak juga diberikan hak menghadirkan bukti-bukti dan juga saksi.

Sidang lanjutan juga akan dilaksanakan 17 Mei mendatang untuk melanjutkan pemeriksaan saksi dan putusan pada 18 Mei mendatang.

Syaiful, Kuasa Hukum Andi Ruslan yang diwawancarai mengatakan jika pihaknya melakukan gugatan praperadilan karena melihat adanya cacat hukum dan prosedur atas kliennya yang kini ditahan di Mapolres Bintan

“Sebagaimana diketahui klien kami (Pemohon) tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka. Berdasar pada Surat Perintah Penangkapan untuk pertama kali dan satu-satunya oleh Termohon, yakni tidak melalui surat panggilan sebagai Tersangka/saksi oleh Termohon kepada Pemohon dengan Nomor : Sp.Kap/19/IV/RES.1.24/2022/Reskrim tertanggal 15 April 2022 serta surat Penahanan Nomor : Sp.Han/17/IV/Res.1.24/2022/Reskrim Tertanggal 16 April 2022, tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada  saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka,” jelasnya.

Kemudian juga lanjutnya, dalam perkara ini, penyidik telah menyatakan (P-21) akan tetapi masih dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan guna kepentingan penyidikan, maka surat panggilan tersebut merupakan panggilan yang tidak sah dikarenakan Penyidik tidak memiliki kompetensi guna melakukan Penyidikan, karena beban tugas dan tanggung jawab telah berpindah kepada Jaksa Penuntut Umum. 

“Untuk itu tindakan Penyidik yang demikian merupakan tindakan yang unprosedural, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum,” ungkapnya.

Ia menegaskan juga, kliennya bukan merupakan pelaku usaha atau tekong pengiriman PMI ilegal, melainkan kliennya merupakan PMI, sehingga bukan diproses hukum melainkan dilindungi kliennya tersebut.(aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN