Warga Bintan Tolak Antigen di Perbatasan

SALAH SATU DIKIRITK PAPAN PENYEKATAN Logo Pemkba Bintan, yang di pasang petugas Pemko Tanjungpinang

BINTAN – Pemerintah Kabupaten Bintan menyatakan keberatan atas kebijakan swab antigen berbayar, penerapan PPKM Darurat di perbatasan Bintan-Tanjungpinang yang diterapkan Pemko Tanjungpinang.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Bintan Robby Kurniawan, Kamis pagi.

“Kami tentu jelas menolak dan keberatan, jika warga Bintan harus membayar Rapid antigen di perbatasan Tanjungpinang. Kami tentu mendukung penerapan PPKM Darurat di perbatasan Bintan-Tanjungpinang. Tapi bukan untuk pemberlakuan Rapid antigen berbayar,” tulis Roby Kurniawan melalui pesannya kepada wartawan.

Tidak hanya itu, aksi solidaritas menolak swab antigen berbayar pun dilakukan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bintan di posko penyekatan Kijang-Tanjungpinang.

       
        Loading...    
   

Aksi tersebut dimotori Hasriawadi bersama sejumlah anggota dewan Bintan lainnya. Ia mengkritik keras kebijakan swab antigen berbayar Rp 150 ribu setiap warga Bintan yang masuk ke Kota Tanjungpinang.

“Kalau memang antigen ini harus berbayar, dasarnya apa?” tanyanya kepada petugas medis. Sempat terjadi perdebatan dengan petugas kepolisian dan tim Satgas Pemko Tanjungpinang. Hasriawadi, Toha dan beberapa anggota dewan lainnya mengkritik keras kebijakan yang dilakuan Pemko. Pihaknya meminta kebijakan Swab antigen khusus warga Bintan ini di evaluasi.

Sementara itu, petugas medis menegaskan bertugas sesuai instruksi Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang.

Anggota DPRD Bintan fraksi PKS, M Toha juga protes.

“Ooh nggak bisa, ini pungli namanya. Harusnya ada surat perintah dan mutasinya diberikan,” ucapnya. (*/cr30)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN