Oknum Pejabat Pemprov Dipanggil Bawaslu Bintan, Soal Netralitas ASN

FEBRIADINATA Ketua Bawaslu Bintan memberikan keterangan.
       
        Loading...    
   

BINTAN – Seorang oknum pejabat Pemprov Kepri dipanggil Bawaslu Kabupaten Bintan, Senin (13/9) pagi. Diduga mantan kepala OPD di lingkungan Pemkab Bintan ini melanggar peraturan perundang-undangan tentang netralitas ASN dalam Pilkada serentak 2020.

“Iya, oknum inisial Y itu sudah kami panggil dan diminta penjelasannya, soal netralitas ASN,” kata Febriadinata, Ketua Bawaslu Bintan, usai meminta keterangan oknum pejabat tersebut.

Febri menjelaskan, Bawaslu Kabupaten Bintan mendapatkan informasi awal dari masyarakat dan pemberitaan media online, atas kehadiran seorang ASN Pemkab Bintan di acara yang dilaksanakan oleh salah satu bakal calon, pasangan Apri-Roby, 3 September lalu. Sehingga Bawaslu Bintan melakukan penelusuran atau investigasi terhadap informasi awal tersebut, kepada pihak-pihak terkait yang mengetahuinya.

Baca Juga :  Ribuan Botol Sanitizer Karya Siswa SMK Kepri Dihibahkan ke RSUD RAT

“Minggu tanggal 13 September 2020, Bawaslu Bintan menetapkan informasi awal tersebut menjadi temuan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya untuk dilakukan klarifikasi kepada penemu, saksi-sakai, terlapor dan ahli (KASN) jika diperlukan,” jelas Febri.

Oknum pejabat Pemprov Kepri ini akhirnya memenuhi undangan Bawaslu Bintan, untuk memberikan keterangan, Selasa (13/9) pagi.

“Beliau sudah memberikan keterangan. Dan beliau kooperatif sekali memberikan keterangan kepada kami,” tegas Febri.

Bawaslu Bintan, tambah Febri, diberikan waktu oleh undang-undang untuk menuntaskan dugaan kasus netralitas ASN ini, paling lambat lima hari kalender sejak ditetapkan temuan tersebut, untuk diputuskan, Jumat (18/9) nanti.

Baca Juga :  Wabup Ajak Tokoh Agama Memerangi Ujaran Negatif

“Rencana kita akan meminta keterangan ahli dari KASN jika diperlukan. Tapi jika tidak, maka Rabu (16/9), kita akan memutuskan apakah ini pelanggaran atau bukan pelanggaran,” ucapnya.

Jika temuan ini merupakan pelanggaran, Bawaslu Bintan akan merekomendasikan kepada kepala daerah, Bawaslu Provinsi Kepri, Bawaslu RI, Mendagri, KASN dan Kemenpan-RB, untuk menjatuhi sanksi kepada pelanggar.

“Kita lihat saja nanti, apakah ini pelanggaran atau bukan,” tutupnya. (fre)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN