APBDP Pemprov 2020 Disahkan Rp3,929 Triliun

PJS Gubernur Kepri Bahtiar Baharuddin menyerahkan nota APBDP 2020 kepada Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak.
       
        Loading...    
   

DOMPAK – APBD Pemprov Kepri tahun 2021 nanti diproyeksikan berjumlah Rp3,523 triliun. Awalnya diproyeksikan Rp3,882 triliun. Namun akan ada pengurangan pendapatan, akhirnya disesuaikan.

Pemprov dan DPRD yang tergabung dalam tim anggaran sendiri telah membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon anggaran Sementara (KUPA-PPAS) tahun anggaran 2021.

Rencana pendapatan berkurang sebesar Rp358,8 miliar. Sehingga prediksi pendapatan yang semula berjumlah Rp3,882 triliun menjadi Rp3,5 triliun lebih.

Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri berkurang Rp137,42 miliar. Sehingga proyeksi PAD yang semula berjumlah Rp1,303 triliun, sekarang diproyeksikan menjadi Rp1,165 triliun.

Selanjutnya dana perimbangan juga berkurang sebesar Rp217,727 miliar dari yang sebelumnya sebesar Rp2,539 triliun menjadi Rp2,321 triliun.

Sedangkan pendapatan daerah lainnya yang sah pun berjurang sebesar Rp3,73 miliar. Dari yang sebelumnya Rp39,941 miliar sekarang menjadi Rp36,21 miliar.

Baca Juga :  340 Penumpang KM Bukit Raya Mesti Ikut Karantina Mandiri

APBD 2021, diingatkan Bahtiar harus sesuai dengan deadline yang ditetapkan Kemendagri. Hal ini penting agar segala kegiatan bisa dimulai sejak tahun anggaran. Apalagi untuk Kepri nanti harus menyesuaikan dengan visi gubernur dan wakil gubernur terpilih.

”Seperti kita hadiri bersama-sama kemarin, semuanya komit membuat Kepri semakin maju, rakyatnya semakin sejahtera,” ujar Penjabat sementara (Pjs) Gubernur Kepri, Bahtiar Baharudin

Pjs Gubernur dan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak pun sudah menandatangani persetujuan bersama (MoU) Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan TA 2020 dalam rapat paripurna ke-13 masa sidang ke-3 tahun 2020, Jumat (16/10) di ruang sidang utama DPRD Kepri di Dompak, Tanjungpinang.

Baca Juga :  Desain Proyek Gurindam 12 Berubah Mendadak, Warga Langsung Demo

Substansi KUPA sendiri mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum. Adapun substansi PPAS perubahan mencerminkan prioritas pembangunn daerah yang dikaitkan dengan sasaran yang ingin dicapai pemerintah daerah yang disinkronisasikan dengan kebijakan nasional.

Bahtiar berterima kasih kepada pimpinan DPRD Kepri dan seluruh anggotanya dengan tuntasnya APBD Perubahan ini. Kepada OPD di lingkungan Pemprov Kepri, Dirjen Polpum Kemendagri ini mengingatkan agar mempersiapkan kegiatan untuk tahun 2021.

”Terima kasih kepada DPRD Kepri, sehingga perubahan ini selesai sebagaimana yang direncanakan,” kata Bahtiar.

Untuk APBD Perubahan 2020, sebagaimana dijelaskan Ketua DPRD Kepri Jumaga Nadeak dalam sambutannya bahwa PPAS perubahan selain menggambarkan pagu anggaran sementara untuk belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja keuangan dan belanja tidak terduga serta pembiayaan. Juga menggambarkan pagu anggaran sementara di masing-masing SKPD.

Baca Juga :  Kelompok Tani Minta Pupuk dan Bibit

”Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah Ranperda tentang APBD-P disetujui bersama antara kepada daerah dengan DPRD. Serta Ranperda APBD-P tersebut ditetapkan menjadi Perda oleh Kepala Daerah,” jelas Jumaga

Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengatakan, untuk penerimaan pembiayaan daerah setelah dilakukan audit BPK mengalami kenaikan sebesar Rp330,336 miliar. Dari yang sebelumnya hanya Rp75 miliar menjadi Rp405,366 miliar.

Dengan demikian total rencana struktural perubahan APBD Perubahan 2020 berkurang sebesar Rp28,512 miliar. Dari jumlah APBD murni sebelumnya sebesar Rp3,957 triliun di APBDP menjadi hanya Rp3,929 triliun. (mas)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN