Pjs Bupati Lingga Gelar Apel, Deklarasikan Netralitas ASN

Pjs Bupati Lingga, Juramadi Esram menandatangani ikrar netralitas ASN yang diikuti pejabat dijajaran Pemkab Lingga.
       
        Loading...    
   

LINGGA – Pemerintah Kabupaten Lingga menggelar apel bersama dan deklarasi Gerakan Netralitas Aparatur Sipil Negera (ASN) di lapangan Kantor Bupati Lingga, Jumat (16/10). Apel dipimpin langsung oleh Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lingga H Juramadi Esram.

Apel ini diikuti seluruh kepala OPD, kepala badan, kepala bagian serta PTT dan THL di lingkungan pemerintah Kabupaten Lingga. Pjs Bupati Lingga H Juramadi Esram mengatakan, pelaksanaan apel ikrar bersama dan deklarasi Gerakan Netralitas ASN ini, merupakan komitmen Pemkab Lingga dalam menjaga netralitas pada Pilkada serentak 2020. Serta merupakan prinsip utama dari Undang Undang nomor 5 tahun 2014 Pasal 2, tentang Aparatur Sipil Negara.

Baca Juga :  Dana Perbaikan Jalan Capai Rp12,9 Miliar

“ASN wajib melandaskan asas netralitas. Dalam hal ini pengejawantahan dari asas tersebut adalah setiap pegawai Aparatur Sipil Negara, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan siapa pun. Dan lebih lanjut dalam pelaksanaannya, saat menghadapi situasi politik saat ini,” kata Juramadi Esram.

Dikatakannya, sebagai pelayan publik ASN wajib menjaga netralitas yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, dan diwajibkan menerapkan displin sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 53 tahun 2010.

Baca Juga :  Besok Kelulusan SLTA Diumumkan Lewat Online

“Pada hakikatnya, terhadap diri sendiri Pegawai Negeri Sipil wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan. Dalam pelaksanaannya pada saat menghadapi situasi politik,” terangnya.

Selain ASN, tenaga non ASN juga dilarang melakukan kegiatan secara perseorangan atau berkelompok dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau golongan, dan tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik tertentu. Sesuai yang tertuang di dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh setiap tenaga Non PNS di lingkungan Pemkab Lingga.

“Terdapat penjatuhan sanksi atas berbagai jenis dan tingkatan yang dapat diberikan, jika terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar batasan dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut. Yaitu berupa sanksi moral, hukuman disiplin sedang, hukuman disiplin berat, hingga pemberhentian tidak dengan hormat,” tegasnya. (tir)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN