FKMTI Minta Presiden Tinjau Langsung Puluhan Ribu Hektar Lahan HGB/HGU Terlantar di Kepri

Pengurus FKMTI Korwil Tanjungpinang – Bintan menyerahkan laporan dan berkas puluhan ribu lahan terlantar ke BPN.

TANJUNGPINANG – Puluhan bahkan ratusan ribu hektar lahan yang sudah mengantongi Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guan usaha (HGU) telantar sejak belasan bahkan puluhan tahun lalu hingga kini. Padahal, jumlah daratan di Kepri sangat terbatas. Ini salah satu penyebab lambatnya pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kepri.

Melihat keganjilan yang sangat janggal itu pengurus Forum Korban Mafia Tanah Indonesia (FKMTI) Korwil Tanjungpinang – Bintan  melaporkan hal itu ke presiden melalui Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kepri.

Muhamad Sukur selaku ketua FKMTI meminta agar presiden meninjau langsung titik-titik lahan yang ditelantarkan pengusaha yang kini berupa semak belukar.

“Untuk mengetahui kondisi di lapangan kami berharap Presiden Joko Widodo meninjau langsung titik-titik lahan yangs yang ditelantarkan padahal mereka sudah mengantongi HGU dan HGB. Semoga Presiden menyempatkan meninjau lahan bermasalah ini disela-sela kunjungannya ke Bintan dalam bulan ini,” harap M Sukur.

       
        Loading...    
   

Menurutnya, pentingnya peninjauan lapangan ini oleh Presiden Jokowi agar setiap permasalahan lahan yang dilaporkan basyarakat ke BPN benar-benar dit9indak lanjuti. Sebab, banyak pengaduan masyarakat yang masuk ke BPN namun terkesan tidak ditindaklanjuti.

Presiden mesti tahu bahwa di Kepri, khususnya di Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang banyak sekali lokasi HGB/HGU Perusahaan yang terlantar. Anehnya meski telah dilaporkan masyarakat dan para pegiat Anti Korupsi ke Kanwil BPN namun permasalahannya tidak diselesaikan.

“Sudah dari bulan April 2021 hingga Januari 2022, perihal laporan HGB/HGU terlantar yang kami adukan belum juga ditindaklanjuti meski bukti dan data telah diserahkan,” kata Sukur.

Dia juga berharap, jika Presiden Joko Widodo bersedia turun bersama untuk  melihat dan memastikan keberadaan HGB/HGU terlantar serta memberikan sanksi berupa pencabutan izin seperti yang dilakukan di daerah lain.

Ini masukan buat Presiden, Hendaknya pelaksanaan penetapan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar benar-benar dilaksanakan dengan tegas dan diawasi secara langsung oleh Presiden Jokowi.

Menurut Sukur. pemberian sanksi ini sangat penting guna mempersempit timbulnya Mafia Tanah ditubuh BPN dan juga untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang aturan Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar serta melaksanakan ketentuan Pasal 180 UU Nomor 11 Th 2020 tentang Cipta Kerja.

“Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) harusnya tegas melaksanakan ketentuan Pasal 27, Pasal 34 dan Pasal 40 UU Nomor 5 Th1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria terkait hapusnya hak atas tanah karena ditelantarkan,” pungkas Sukur. (*/arl)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN