Ansar-Marlin Harus Tancap Gas Pacu Ekonomi

f-suhardi/tanjungpinang pos DARI kanan, Endri Sanopaka, Muhammad Faisal dan Sarah presenter saat acara Coffee Morning Erdeka Group, Kamis (18/2).

TANJUNGPINANG – Dua akademisi di Tanjungpinang menyampaikan masukan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri terpilih, H Ansar Ahmad – Marlin Agustina agar langsung tancap gas setelah dilantik nanti.

Yang paling krusial saat ini menurut mereka adalah persoalan ekonomi. Kemudian menjaga agar Covid-19 tidak meluas lagi.

Pesan ini disampaikan Muhammad Faisal, SH, MM Ketua DPC Ikadin (Ikatan Advokat Indonesia) Tanjungpinang dan Endri Sanopaka, S.Sos, MPM Ketua Stisipol Tanjungpinang.

Mereka menjadi narasumber di acara Coffee Morning Erdeka Group (Tanjungpinang Pos, Luarbiasa.id, Tanjungpinang TV, Ceria TV dan Koran Riau) di Studio 2 Tanjungpinang TV di Komplek Bintancenter, Kamis (18/2) dengan tema ‘Tantangan Gubernur Kepri Baru Membangun Kepri’.

       
        Loading...    
   

Baik Faisal maupun Endri mengatakan, kesehatan masyarakat pun juga berawal dari mencukupinya kebutuhan hidup mereka, terutama pangan.

Saat ini, akibat pandemi yang sudah 11 bulan, banyak warga yang kehilangan pekerjaan, PHK, mata pencaharian hilang, sehingga harus melakukan banyak hal demi kebutuhan hidup.

Memang, pandemi ini juga harus ditangani. Namun tak bisa hanya fokus ke sana. Karena masyarakat sudah sadar apa itu protokol kesehatan. Tinggal mengingatkan terus agar tetap disiplin.

Namun, ekonomi tak bisa diingatkan. Namun harus dibuka lapangan kerja seluas-luasnya, sehingga masyarakat mendapatkan pekerjaan.

Untuk 100 hari pertama kerja, kata Faisal, Gubernur dan Wakilnya tak perlu dicecoki dengan target ini, target itu. Cukup perkuat ekonomi dan penanganan pandemi.

Setelah itu bisa melangkah lebih luas lagi. Misalnya, bagaimana agar investasi di Kepri makin moncer. Sehingga industri kembali menggeliat dan butuh banyak karyawan.

Dia juga mengatakan, salah satu pemacu ekonomi saat ini adalah APBD. Untuk itu, segera belanjakan agar perputaran uang makin banyak.

Kemudian, masing-masing kepala OPD harus bisa bersinergi satu sama lainnya. Jangan mengerjakan pekerjaan yang hampir sama.

Kepala OPD juga harus bisa menerjemahkan visi misi kepala daerah dalam program kerjanya. Sehingga masyarakat bisa cepat menerima manfaatnya.

”Visi misi itu dokumen terbuka yang sudah disampaikan untuk umum. Jadi semua tahu. Tinggal bagaimana mewujudkannya,” kata Faisal.

Ia juga mengatakan, persoalan yang dihadapi Kepri saat ini sangat sulit. Jalan satu-satunya agar ekonomi dan pembangunan lebih cepat maju adalah dengan kebersamaan.

Gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) sudah selesai. Tinggal menunggu pelantikan gubernur dan wakil gubernur yang baru. Setelah itu, semua elemen masyarakat harus sama-sama bekerja.

”Kita tak bisa jadi penonton saja. Masing-masing kita punya tugas. Wartawan misalnya, menyampaikan kebijakan apa yang akan dibuat pemerintah,” katanya mencontohkan.

Dia yakin, kesuksesan Ansar membangun Bintan kurun waktu 10 tahun dan memboyong APBN ke Bintan saat menjadi Bupati, juga akan sukses dilakukannya saat memimpin Kepri 4 tahun nanti.

Kata dia, Ansar itu sudah keliling Kepri saat menjadi anggota DPR-RI dan saat kampanye. Dia sudah menerima masukan dari 7 kabupaten/kota di Kepri.

Karena itu, dia yakin Ansar sudah punya konsep yang tepat untuk menyatukan Kepri dalam satu kekuatan ekonomi yang baru.

Dia juga menyampaikan salah satu masukan kepada pemimpin baru nanti, agar bisa menyatukan seluruh Kepri dengan transportasi yang lancar.

Pembangunan dan ekonomi satu daerah juga tergantung kelancaran transportasinya. Jika kapal tak lancar, maka sembako pun tidak lancar.

Kemudian, pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) harus terus dikawal. Karena jembatan ini akan menyatukan ekonomi tiga daerah yakni Batam, Bintan dan Tanjungpinang.

Meski ini tergolong masih lama, namun harus digesa dari sekarang, agar pada saatnya nanti sudah rampung, ekonomi akan menggeliat. Arus barang dan arus orang akan lancar di tiga daerah ini.

Sedangkan Endri mengatakan, Batam merupakan kekuatan ekonomi Kepri saat ini. Hampir 60 persen ekonomi Kepri ada di Batam. Jika Batam goyang, maka yang lain goyang.

Persoalan di Batam itu paling rumit. Namun, saat ini sudah ada harapan baru untuk Batam yakni dengan adanya rencana pemerintah pusat untuk menyatukan Free Trade Zone (FTE) Batam, Bintan, Karimun Tanjungpinang (BBKT) menjadi satu komando.

Sekilas, rencana ini memang untuk kebaikan Kepri agar iklim investasi makin cepat masuk. Karena tidak perlu berbelit-belit lagi.

Endri mengatakan, Gubernur yang baru harus bisa memastikan aturan itu jangan sampai kontra diktif. Jangan sampai menjadi stigma negatif untuk investor. Karena itu sama saja mundur ke belakang.

Kemudian, saat ini sudah ada 49 peraturan pelaksana sebagai turunan dari UU Omnibus Law yang rampung dan diundangkan pemerintah.

Aturan baru banyak menjanjikan kemudahan berinvestasi, izin dipermudah dan keunggulan-keunggulan lainnya. Ini juga peluang dan akan disambut kalangan pengusaha dalam dan luar negeri.

Menambahkan persoalan di Batam, Faisal sendiri mengakui masih harus kerja keras memulihkan kepercayaan investor di Batam.

Meski saat ini Pemko dan Badan Pengusahaan (BP) sudah satu komando, namun regulasi lain harus diperhatikan juga. Jangan sampai menjadi batu sundulan menggagalkan calon investor masuk ke Kepri.

”Saya masih ingat itu dulu, ada OB (kini BP) dan Pemko. Kalau mau membebaskan lahan, Pemko oke. Tapi nunggu OB yang lama. Yang gini-gini kan rumit,” katanya.

Kemudian, ada juga satu persoalan lain yang perlu segera diselesaikan yakni tentang tarif khususnya untuk kapal yang akan masuk.

Tanjunguncang Batam merupakan kawasan industri maritim (shypiard, offshore). Dulu ramai dan sangat banyak karyawan di sana.

Saat ini, terutama dengan adanya pandemi, jumlah pekerja di sana terus merosot. Hal itu karena orderan makin turun.

”Gimana orang mau datang. Mau perbaiki kapal misalnya. Begitu masuk aja sudah rugi. Harus bayar sekian. Belum lagi biaya perbaikan,” katanya.

Karena itu, gubernur baru harus peka terhadap persoalan seperti. Tak pelu harus mengubah semua aturan itu. Satu pasal saja sudah cukup, seperti persoalan tarif masuk kapal itu.

Kata dia, jika dibedah, sangat banyak potensi yang bisa membuat Kepri ini kaya raya. Bukan hanya dari daratan, juga dari lautan.

Senada dengan itu, Endri juga mengatakan, harga minyak Rp6 ribu hingga Rp7 ribu per liter. Sedangkan harga ikan Rp120 ribu per ekor. Bahkan bisa Rp1 juta per ekor yakni ikan Napoleon.

Kepri ini 96 persen adalah lautan. Semua isi lautan Kepri ini bisa dijadikan peluang kerja, peluang untuk mendapatkan uang. Seperti ikan misalnya.

”Untuk apa juga kita ribut-ribut dari bagi hasil migas. Ikan kita sangat banyak. Laut kita sangat luas. Belum lagi yang lain. Ini semua harus bisa dimanfaatkan,” jelas Endri.

Lego jangkar dan tambang pasir laut, budidaya ikan, ikan tangkap, shypiard, sektor wisata bahari merupakan potensi-potensi yang sangat besar dan bisa menyejahterakan warga Kepri.

Core (inti) bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT Pembangunan Kepri dan PT Pelabuhan Kepri yang merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) milik Pemprov harus diperjelas.

Kedua BUMD ini harus bisa mengeruk Pendapatan Asli daerah (PAD) dari lautan. Saat ini. lego jangkar saja belum dikelola dan belum pernah dinikmati warga Kepri hasilnya.

Semua ini, kata dia, merupakan potensi yang sangat menjanjikan dan nyata-nyata di depan. Namun, entah kenapa hingga saat ini, laut masih lahan kering bagi Kepri.

Ia juga mengatakan, kejayaan masa lalu yakni Raja haji Fisabilillah yang menjadikan Sungai Carang Tanjungpinang sebagai bandar madani, pusat perdagangan lintas negara harus bisa dikembalikan di Kepri.

Jangan sampai kapal-kapal yang melintas di Selat Malaka hanya berlabuh ke Singapura. Kepri harus bisa menarik kapal-kapal ini agar singgah di Kepri.

Sehingga uang masuk akan banyak baik dari jasa pandu, jasa rambu, uang lego jangkar, pembelian air, pembelian BBM, hingga makan minim ABK kapal.

Kenapa mereka semua memilih Singapura? Karena fasilitas, jaminan dari negara itu, layanan yang baik, standarisasi, termasuk harga (khusus lego jangkar) yang lebih murah. (mas/ais)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN