Penuhi Peringatan Jaksa, Kades Mantang Baru Akhirnya Bayar Kerugian Negara



BINTAN – Ramlan, Kepala Desa (Kades) Mantang Baru, akhirnya membayar lunas kerugian negara kepada kas daerah Bintan melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan pada Kamis (20/1) pagi. Sebelumnya dari pengerjaan proyek pengadaa pompong di desa tersebut, ada kerugian negara sebesar Rp 76.082.300,-.

Kerugian negara tersebut diketahui setelah adanya laporan masyarakat dan juga hasil audit inspektorat Bintan pada tahun 2021 lalu. Pada bulan Desember lalu, pihak Kades Mantang Baru telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 40 juta ke kas daerah Bintan melalui Kejari Bintan.

Kini uang sebesar Rp 36.082.300,- dikembalikan pada Kamis (20/1) pagi, Ramlan mengatakan, dirinya mengembalikan sisa pengembalian kerugian negara berdasarkan hasil audit Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

“Saya bayar sesuai arahan APIP dan Kejari,” katanya.

Saat ditanya darimana sumber uang untuk pengembalian kerugian negara tersebut, Ramlan sempat terdiam dan bingung menjawabnya. Apakah menjual aset atau seperti apa.

“Ya bisa dibilang saya dapat pinjam (uangnya),” jawabnya ragu.

Sementara itu, Kepala Kejari Bintan I Wayan Riana menjelaskan, pengembalian kerugian negara kedua yang dilakukan Kades Mantang Baru Kecamatan Mantang sebesar Rp 36.082.300 sudah disetorkan langsung ke kas daerah melalui Bank Riau Kepri.

“Total kerugian negara semuanya Rp 76.082.300, kemarin sudah ada pengembalian Rp 40 juta dan hari ini pengembalian keduanya sebesar Rp 36.082.300,” sebutnya.

Ia menjelaskan, awalnya pihak Kejari Bintan melakukan pulbaket terhadap laporan masyarakat Desa Mantang Baru terkait dugaan penyimpangan anggaran dana desa.

“Tapi ada penyerahan penangananya ke APIP, hasil audit memang ditemukan kerugian negara dari beberapa kegiatan dana desa. Dan hari ini sudah selesai,” ungkapnya

Ditempat yang sama, Plt Kepala Inspektorat Bintan Irma Annisa menambahkan, pihaknya bersama Kejari Bintan sudah berupaya melakukan pencegahan dengan rutin melakukan sosialisasi. Salah satu program turunan dari pemerintah pusat yakni Jaga Desa.

“Kami ingatkan terus, jadi setiap kegiatan di desa harus dikoordinasikan dengan Kejari Bintan untuk mendapatkan pendampingan dari pihak kejaksaan,” katanya.

Inspektorat juga kata dia, membuka layanan pengaduan klinik. Klinik pengaduan ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa penyimpangan dana desa kepada pihaknya. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN