Misni Beberkan Dasar Hukum Tidak Perpanjang KPPAD Kepri

TANJUNGPINANG – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( P3AP2KB ) Provinsi Kepri membeberkan alasan tidak diperpanjang Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah ( KPPAD) Provinsi Kepri.

Kepada wartawan, Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi Kepri Misni menjelaskan hal itu mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 12 ayat (2) bahwa urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

“Alasan itulah, KPPAD tidak diperpanjang setelah berahir masa jabatannya pada 9 Februari 2021 yang lalu, sebab telah terjadi perubahan regulasi yang mendasari perlu tidaknya pembentukan lembaga komisi dalam sebuah sistem pemerintahan daerah, ” jelas Misni pada Senin (22/2) kemarin.

Baca Juga :  Pegawai Pemprov yang Pakai Narkoba Langsung Dipecat

Misni menceritakan, dalam penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terdapat 6 Sub yang menjadi kewenangan provinsi.

       
        Loading...    
   

Diantaranya kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak (PHA) dan perlindungan khusus anak.

Lebih lanjut, Misni kembali membeberkan, ketentuan pasal 209 UU 23 tahun 2014 terkait perangkat daerah telah dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dalduk dan KB sebagai penyelenggara urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak di tingkat provinsi yang ditetapkan melalui Perda SOTK Nomor 7 Tahun 2016.

Jika mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 19 ayat (1) dinyatakan bahwa pada dinas Provinsi dapat dibentuk UPTD Provinsi untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Baca Juga :  4.107 Pasien Korona Kepri Sembuh

“Makanya saat ini telah terbentuk UPTD Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD P2TP2A) berdasarkan Peraturan
Gubernur Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A),” terang Misni.

Sementara terkait pembentukan KPPAD, misni menjelaskan melalui surat Kementerian Dalam Negeri kepada KPAI No. 460/7121/bangda Tanggal 9 November 2018, tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) di daerah, dinyatakan bahwa pengawasan bukan merupakan kewenangan daerah sehingga KPAD belum perlu dibentuk di daerah.

Baca Juga :  Pemko Izinkan Diskotik Beroperasi

“Makanya terkait aspek pendanaannya, mengingat bahwa pengawasan bukan kewenangan daerah maka pembiayaannya tidak dapat dianggarkan melalui APBD. Bahkan dari data yang membentuk KPPAD sangat kecil hanya ada 5 (lima) dari 34 Provinsi di Indonesia,” jelasnya.

Dengan begitu, Misni berharap tindakan Pemerintah Provinsi Kepri tidak memperpanjang KPPAD Provinsi Kepri untuk dapat dipertimbangkan lagi. Sebab adanya dasar hukum terkait pembentukan KPPAD.

Ditambah lagi adanya isu yang tidak baik mengatas namakan pihaknya terkait tidak diperpanjangkan KPPAD.

“Seolah-olah kami malah dituduh tak pro anak dan perempuan. Padahal jelas bagaimana keberdaan KPPAD berdasarkan hukum. Undang – undang adalah hukum positif yang harus dilakukan dan dipedomani,” tegasnya. (cr29)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN