Serahkan Sertifikat Tanah, Apri Ajukan Pemutihan Kawasan Hutan

BUPATI Bintan H Apri Sujadi menyerahkan sertifikat gratis kepada warga, Rabu (23/9).

BINTAN – Bupati Bintan H Apri Sujadi menyerahkan ribuan sertifikat tanah secara gratis, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2019. Di sela penyerahan, Apri menyampaikan, Pemkab Bintan telah mengajukan pemutihan kawasan hutan yang ditempati warga, dalam kurun waktu lama.

Penyerahan sertifikat tanah gratis dilakukan secara simbolis di dua kelurahan dan empat desa di Kabupaten Bintan. Sebanyak 4.913 sertifikat PTSL, untuk bulan ini mulai didistribusikan secara bertahap kepada warga desa/kelurahan di Bintan.

Bupati Bintan H Apri Sujadi menyebutkan, sejak tahun 2016 hingga tahun 2019, sertifikat yang dibagikan secara gratis melalui program PTSL ditargetkan sebanyak 50.000 lembar. Untuk tahun 2020 ini saja, sertifikat yang dibagikan sebanyak 12.206 sertifikat berdasarkan usulan tahun 2019.

“Program ini akan terus berlangsung secara terus menerus. Dengan legalnya kepemilikan tanah, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang dimiliki masyarakat,” ungkapnya.

       
        Loading...    
   

Ketika menyerahan sertifikat PTSL kepada masyarakat Desa Gunung Kijang, Apri Sujadi kembali menyampaikan komitmennya dalam pembebasan status lahan hutan lindung. Apri menyatakan, dirinya tidak tinggal diam terhadap isu lahan hutan lindung, meski kewenangan tersebut berada di pihak Provinsi Kepri.

“Kita selaku Pemkab Bintan telah mengusulkan surat ke pihak Provinsi Kepri untuk pembebasan atau pemutihan lahan status hutan lindung tersebut. Karena kewenangan pembebasan lahan tersebut berada di Provinsi Kepri,” ujar Apri di sela penyerahan sertifikat tanah di Kantor Desa Gunung Kijang, Rabu (23/9).

Ada sekitar 33.599 hektare lebih yang diusulkan oleh Pemkab Bintan untuk diputihkan dari seluruh kecamatan ke pihak Provinsi Kepri. Dan sampai saat ini, sudah terealisasi sebanyak 778 hektare lebih lahan yang diputihkan. Ini khusus di lahan yang sudah ditempati warga, sejak puluhan tahun lalu.

“Tentunya kita akan terus berusaha bagaimana masalah ini secara bertahap, dapat diselesaikan. Meskipun kewenangannya bukan berada di pemerintah kabupaten ” tutupnya. (fre)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN