Lima Bulan Ditagih Jaksa, Piutang Pajak Daerah Dibayar Rp 44 Miliar


BINTAN – Selama lima bulan ditagih melalui Kejaksaan Negeri (Kejari) Bintan, piutang Pajak Daerah Kabupaten Bintan berhasil tertagih sebanyak Rp 44 miliar. Jumlah tersebut berhasil dibayar dari kewajiban piutang pajak lebih dari Rp 100 miliar.


Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bintan I Wayan Riana, Selasa (23/11) sore lalu mengatakan, piutang yang dimiliki Pemkab Bintan itu merupakan tunggakan pajak pada evaluasi 5 tahun terakhir.


“Dari Wajib Pajak daerah sudah terbayar Rp 44.172.013.455,-. Jumlah tersebut dipastikan akan bertambah hingga akhir tahun ini,” katanya.


Selain upaya peringatan keras dari Jaksa, keringan atau pemutihan denda pajak daerah juga menjadi salah satu faktor yang membuat wajib pajak mau membayar pajak terutangnya. Karena denda selama ini dihapus dan pokok pajak saja yang dibayarkan.

       
        Loading...    
   


“Kalau keringanan atau relaksasi pajak daerah kan ada sampai akhir bulan ini. Harapan kami Wajib Pajak mau membayar agar kami tidak lakukan tindakan tegas,” ucapnya.


Ia mengatakan, jika wajib pajak enggan membayar pajak, maka Kejari Bintan selaku pengacara negara akan melakukan gugatan perdata. Menurutnya gugatan tersebut dapat diajukan dengan dalil wanprestasi.


“Kalau konstruksi pasal tindak pidana korupsi (tipikor) masih akan kami analisis lagi seperti apa. Apabila dapat dikenakan, maka akan diterapkan bagi Waji Pajak Daerah yang enggan membayar,” terangnya.


Sejauh ini, sambungnya, dari nilai Rp 44 miliar piutang yang tertagih, sebesar Rp 30 miliar diantaranya merupakan pembayaran dari salah satu perusahaan di Bintan. Namun I Wayan enggan membeberkan nama dan jenis pajak karena menurutnya hal itu adalah data tertutup atau rahasia.


“Ya kami akui memang banyak Wajib Pajak Daerah yang merupakan perusahaan yang menunggak pajak. Saat ini masih Rp 100 miliar lebih lagi piutang yang akan kami lakukan penagihan,” tambahnya. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN