83 Persen Warga Tanjungpinang Dijamin BPJSK

Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Ria Ukur Rindu Tondang memperlihatkan brosur program BPJS Kesehatan.

TANJUNGPINANG – Sekitar 83,42 persen masyarakat Tanjungpinang telah memiliki JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan.

Yakni 185,286 jiwa dari total penduduk 222 ribu jiwa. Masih ada 17 persen lagi atau 36 ribu jiwa yang belum terdaftar menjadi peserta.

Hal ini dikatakan Kepala BPJS Tanjungpinang Agung saat berbincang dengan insan pers, Senin (26/10) siang kemarin.

Ia menuturkan, peserta terdiri dari Pekerja Penerima Upah (PPU) yaitu para pegawai ASN (Aparatur Sipil Negara) dan juga swasta. Serta peserta Penerima Bantun Iuran (PBI) yang bersumber dari APBD Kota Tanjungpinang maupun ABPN.

       
        Loading...    
   

Pihaknya terus melakukan sosialisasi ke tengah masyarakat agar memiliki jaminan kesehatan. Tentu tugas ini perlu peran semua pihak. Mulai dari eksekutif dan legislatif dan perangkat lainnya di tengah masyarakat.

Dituturkannya, pihaknya terus membangun komunikasi dengan pemerintah daerah, DPRD dan pihak-pihak lain yang melayani masyarakat.

Tujuannya, saat warga sakit dan membutuhkan biaya berobat tak perlu bingung, BPJS Kesehatan yang akan menanggungnya.

Baca Juga :  Pemkab Natuna Jalin Kerja Sama dengan BIG

Menurutnya, sekitar 36 ribuan masyarakat Tanjungpinang belum menjadi peserta. Ini menjadi tugas bersama untuk memberikan pemahaman pentingnya memiliki jaminan kesehatan.

Dari data ini belum tentu seluruh masyarakat tak mampu. Biasanya diperkirakan sekitar lima persennya merupakan warga mampu namun belum mendaftar sebagai peserta.

Bila perlu mencakup seluruh masyakatnya menjadi peserta atau Universal Health Coverage (UHC). Bila ini bisa dilaksanakan, maka tidak ada lagi warga yang kelimpungan saat sakit.

Masyarakat sudah bisa menikmat fasilitas pelayanan medis pada hari pertama terdaftar sebagai peserta, tanpa harus menunggu.
Peraturan saat ini, bagi peserta wajib menunggu 14 hari kerja untuk kartunya aktif.

Sampai saat ini, di Kepri baru dua daerah berkomitmen UHC yaitu Kabupaten Natuna dan Kabupaten Anambas.

Agung menuturkan, bila Tanjungpinang ingin masuk program UHC, maka minimal perlu memasukkan sekitar 30 ribu lagi warga Tanjungpinang. Minimal 95 persen masyarakat sudah menjadi peserta.

Baca Juga :  2021, Bupati Kembali Fokuskan Pembangunan Desa

Dalam pertemuan saat itu, hadir juga anggota DPRD Tanjungpinang, Ria Ukur Rindu Tondang.

Secara pribadi ia mendukung program nasional tersebut.

Tujuan utamanya mensejahterakan masyarakat dalam bidang kesehatan.

Juga memastikan bahwa setiap warga memiliki jaminan berobat.

Apalagi berdasarkan amanat undang-undang, setiap warga negara Indonesia wajib ikut serta dalam program BPJS Kesehatan.

Tentu bagi masyarakat yang mampu, membayar iuran sendiri. Sedangkan masyarakat tak mampu biayanya bisa dibantu pemerintah.

Kata dia, program ini harusnya dipahami setiap masyarakat baik dari kalangan mampu dan tak mampu.

Ria Ukur mengatakan, bagi masyarakat tak mampu bisa di-cover apakah melalui APBN maupun APBD Pemko.

Menurutnya, jika permintaan masuk program UHC sekitar 30 ribuan orang lagi, maka secara bertahap perlu dipenuhi. Minimal tahun depan masukkan sekitar 20-30 persen dari data itu. Bila lebih dari itu, tentu lebih baik.

Ia mengakui masih sering menerima keluhan dari masyarakat, khususnya tak mampu merasa kesulitan membayar biaya berobat saat sakit.

Baca Juga :  Jangan Cemas, Pasien Korona Kewarganegaraan Ukraina Tak Dibawa ke Bintan

Persoalan-persoalan seperti ini harusnya bisa diminimalisir, asal bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan.

“Saya tak ingin membahas mengenai pelayanan di rumah sakit, ini skop yang berbeda. Namun yang ingin saya tekankan bahwa seluruh masyarakat bisa memiliki jaminan kesehatan. Jadi saat sakit tak perlu khawatir lagi pergi berobat ke rumah sakit maupun ke faskes pertama milik mereka,” ucapnya.

Menurutnya hal itu juga bukan tak mungkin dilaksanakan, mengingat pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat.

Bila Pemko tidak mampu juga mengakomodir semuanya, maka usulkan ke pusat agar ditanggung melalui APBN.

Ria Ukur mengatakan, siapapun tidak ingin sakit. Jika sakit itu terjadi, sementara tidak terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, maka biaya berobat sebagian merasa berat.

Ia berharap jangan sampai kesehatan keluarga tidak ada jaminan di tengah sulitnya perekonomian saat ini. (dlp)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN