Bawaslu Gelar Rakernis Pengawasan Rekapitulasi Suara

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepri, Idris, S.Th.I membuka hingga memberikan materi bimtek pengawasan tahapan pungutan penghitungan suara.

BINTAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Kepri melalui Divisi Pengawasan menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 di Madu Tiga Beach Resort Bintan, Kamis (26/11) pukul 20.30 WIB, hingga Jumat (27/11).

Rakernis yang dihadiri semua Divisi Pengawasan Bawaslu se-kabupaten/kota di Provinsi Kepri melibatkan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) se-Provinsi Kepri, melalui daring atau zoom. Ini salah satu upaya mencegah hingga memutuskan mata rantai penyebaran virus korona (Covid-19), yang masih melanda dunia hingga di wilayah Provinsi Kepri.

Kegiatan yang memberikan pembekalan kepada jajaran pengawas pemilihan, tentang bagaimana tata cara, atau mekanisme pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi suara, yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 nanti.

Baca Juga :  Tim Kapolres Bintan Kalahkan Jajaran Kapolsek, 4-1

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Kepri, Idris SThI mengatakan, bahwa pengawasan pemungutan dan penghitungan suara, adalah pengawasan paling tinggi. Dan, ini merupakan puncak pengawasan dari seluruh tahapan dalam pemilihan serentak 2020.

       
        Loading...    
   

Pelanggaran yang terjadi, meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan, atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana Pemilihan Umum (Pemilu) dan etika Pemilu.

Rosnawati MA selaku Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Kepri menambahkan, Bimtek ini sebenernya adalah penguatan untuk jajaran Bawaslu di bawah terutama level ad hoc.

Baca Juga :  KPU Siapkan 4.054 TPS untuk 1.163.557 Pemilih di Pilkada se-Kepri

“Sehingga pimpinan Bawaslu kabupaten/kota yang hadir di sini terutama Divisi PHL, memahami terkait hal ini, mungkin sudah cukup banyak. Tapi, tentunya kita masih harus tetap saling mengingatkan kembali, untuk bagaimana kita memberikan penguatan yang maksimal terhadap jajaran ad hoc kita di bawah. Terutama di level PTPS, PKD, serta Panwascam,” ucap dia.

Dari Panwascam, lanjut dia, penguatannya mulai dari proses pemetaan kerawanan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini perlu dilakukannya pemetaan, bertujuan untuk melakukan upaya pencegahan dalam rangka meminimalisir terjadinya potensi pelanggaran pada saat pemungutan dan penghitungan suara nantinya.

Baca Juga :  Apri-Roby Yakin Warga Bisa Membedakan Kampanye Negatif dengan Realita di Bintan

Tahapan pemungutan dan penghitungan suara erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, kampanye dan pendistribusian logistik. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas pemilihan terutama Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) bertanggungjawab penuh memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada.

“Memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan pemilihan serentak 2020 yang demokratis dan berkualitas,” sebut dia. (dri)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN