Orangtua Mulai Pusing Pikirkan Seragam SMA-SMK

       
        Loading...    
   

TANJUNGPINANG – Tahun ajaran baru akan dimulai pertengahan Juli 2020 ini. Bagi Orangtua siswa mulai khawatir terutama yang anaknya masuk SMA dan SMK sederajat.


Keluhan-keluhan orangtua mulai sampai ke telinga Rudy Chua, anggota DPRD Kepri Dapil Tanjungpinang.


Harga seragam mencapai Rp2 juta hingga Rp3 jutaan kini membuat warga kelimpungan. Apalagi selama pandemi Covid-19, rata-rata ekonomi warga anjlok.


Mendengar harga seragam sekolah dinilai sangat mahal dan membuat mereka gelisah. Itu belum kebutuhan lainnya. Meski demikian, masa depan anaknya tetap harus pikirkan.


Rudy Chua mengatakan, salah satu keluhan paling sering timbul saat ini adalah kekhawatiran orangtua terhadap biaya seragam masuk SMA dan SMK yang mencapai Rp3 jutaan.


Apalagi kondisi covid seperti ini, banyak warga untuk mencukupi kebutuhan makan saja sudah kesulitan. Kini, mereka dihadapkan dengan kewajiban membayar uang seragam masuk sekolah.


Rudy Chua meminta agar Pemprov Kepri melalui OPD terkait melakukan kajian terhadap masalah beban yang sangat memberatkan orang tua siswa ini.


Menurutnya, ada beberapa alternatif yang bisa dilakukan, antara lain, adanya disubsidi Pemprov. 


Terkait hal ini tentu perlu pembahasan bersama. Bila hal ini memiliki kendala dari segi aturan, bisa menempuh alternatif lain.

Jangan mewajibkan calon siswa membeli seragam dari sekolah. Artinya, bisa bebas beli di luar atau memakai seragam yang ada. Bila pun mengadakan segaram, cukup  yang urgent saja.


Jika memungkinkan untuk sementara ini, jangan dulu mewajibkan menyamakan pakaian batik, baju kurung dan baju olah raga. 


Terlebih aturan Kemendikbud saat ini, jam belajar di sekolah akan dikurangi ditengah pencegahan penyebaran virus. Kemungkinan, olahraga di lapangan belum ada.


”Makanya, kita minta agar siswa tidak perlu diwajibkan memakai motif seragam batik atau baju kurung termasuk baju olahraga yang diseragamkan sekolah. Mereka mungkin punya yang lama atau yang dimiliki saat ini,” ujarnya, Minggu (28/6).


“Bukan menghapuskan penggunaan baju kurung atau batik serta olahraga, tapi menggunakan pakaian yang dimiliki siswa saja sementara ini,” tuturnya lagi.


Ia mengatakan, di tengah covid ini masalah ekonomi bisa membuat anak dari kalangan tidak mampu terpaksa putus sekolah atau minder.

Biaya yang terlalu besar akan membuat pilihan yang sulit bagi mereka, sehingga anak bisa jadi korban. Tidak sekolah. Kondisi ini perlu menjadi perhatian pemerintah. 


”Maka itu, dengan kondisi seperti ini, saya kira masalah identitas bisa dikesampingkan dulu. Baju OSIS misalnya, biar beli di luar atau memakai baju kakaknya kalau ada. Sementara baju batik dan baju kurung dibebaskan dulu. Kecuali Pemprov Kepri punya anggaran yang cukup untuk membantu,” ungkapnya.


Jika Pemprov tak punya anggaran, jangan ada dulu kewajiban pembelian seragam tersebut. ”Kasihan masyarakat yang tidak mampu,” tambahnya.


Ia mengatakan, apabila Pemprov membantu kalangan dari yang kurang mampu, maka akan sulit mendatanya di tengah pandemi ini. Semua berdampak.
Dincontohkan, seperti digratiskannya SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan) tiga bulan kemarin pun perlu pendataan rinci.


Yang paling mudah bagi Pemprov adalah hilangkan kewajiban membeli seragam baru tersebut dari sekolah. Sehingga siswa bisa pakai baju kakaknya, atau beli di luar atau dijahit sendiri.


”Bisa juga diimbau anak-anak Kelas 3 yang baru lulus untuk menghibahkan baju mereka yang masih layak pakai. Ini baru kebersamaan. Saling membantu di tengah wabah ini. Belajar berempati, membangun karakter peduli terhadap calon adik serta sesama,” katanya.


Jika separuh saja dari siswa Kelas 3 yang mau menyumbangkan pakaiannya, maka siswa dari kalangan kurang mampu sudah terbantu.


Rudy Chua berharap, ada perhatian khusus dari Pemprov Kepri tentang hal ini. Jangan sampai beban pikiran warga yang kurang mampu.


Salah satu orangtua siswa, Liza mulai gelisah. Khawatir tak mampu membayar biaya seragam sekolah.


“Bisa nyicil gak yah biaya seragam, serta kalau gak mampu membeli apakah anak kami akan diterima. Serba salah mau disampaikan khawatir jadi catatan di sekolah terkait,” tuturnya sembari memastikan jadwal penerimaan siswa baru yang dimulai 29 Juli mendatang. (dlp)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN