Ganti Rugi Lahan Jembatan Babin Secara Resmi Mulai Dibayar



BINTAN – Pembayaran ganti rugi lahan proyem pembangunan Jembatan Batam-Bintan (Babin) di wilayah Bintan mulai dibayar kepada warga pemilik tanah, bangunan dan usaha di Bintan.

Bertempat di Gedung Nasional Tanjunguban pada Rabu (29/12) siang, pembayaran mulai dilakukan secara simbolis dari Gubernur Kepri Ansar Ahmad kepada beberapa perwakilan warga.

Kepada awak media, Ansar mengatakan jika saat ini sudah sebagian besar warga setuju dilakukan pembayaran ganti kerugian dari mega proyek jembatan tersebut. Namun ia berharap seluruh warga akan setuju untuk dilakukan ganti kerugian yan ditetapkan pemerintah melalui tim apraisal independen.

“Kalau yang belum (setuju) akan dikonsinyasi ke pengadilan, ini agar proyek ini lancar. Semua tahapan telah diikuti sesuai aturan yang berlaku, objek ganti kerugian juga sudah dinilai sesuai mekanisme,” kata Ansar.

Ia juga mengatakan, pada awal Januari mendatang seluruh berkas terkait Jembatan Babin akan diserahkan ke Kementerian PUPR. Hal ini untuk menunjuang pengerjaan proyek tersebut.

“Terkait warga yang tidak setuju dan akan ke pengadilan, saya kira pengadilan juga akan memiliki referensi akan sama terkait ganti kerugian ini, karena aturannya sama dari Kementerian Keuangan,” ucapnya.

Ia menambahkan juga, jika nanti ada penambahan pembayaran di pengadilan, maka akan ditambah pembayaran tersebut sesuai putusan pengadilan.

“Yang jelas tim sudah bekerja secara independen. Kami sudah minta item-item ganti kerugian dimasukan, karena jangan sampai masyarakat dirugikan. Seperti item usaha warga yang belum sempat masuk kemarin, sekarang sudah ditambahkan,” jelasnya.

Ia mengatakan, pembangunan Jembatan Babin akan dimulai Maret atau April mendatang dari sisi Pulau Batam menuju Pulau Tanjungsauh. Kemudian tahap selanjutnya dilakukan pembangunan bagian jembatan dari Tanjungsauh menuju Bintan dengan skema KPBU dengan investor.

Sementara itu, Rodi Yantari, Sekretaris PUPR Kepri mengatakan jika pembayaran ganti kerugian lahan terdampak Jembatan Babin di Bintan sudah mulai dibayar dengan jumlah 74 bidang atau persil yang bernilai Rp 29 miliar.

“Total anggarannya semua Rp 38 miliar.  Yang menolak ada 21 bidang lagi. Secara total sudah 85 persen warga setuju. Hanya saja dari 85 persen kini sedang dalam tahap pembayaran dan ada juga tahap verifikasi kembali karena ada bidang yang tumpang tindih, surat tak lengkap atau tanah tidak diketahui,”jelasnya.

Ia mengatakan, bagi warga yang tidak setuju maka akan ikut dalam konsinyasi dan akan dibayarkan pada akhir tahun 2022 mendatang melalui anggaran APBD Perubahan.

“Bagi warga yang belum setuju namun berubah pikiran maka kesempatan pembayaran masih terbuka hingga 30 Desember ini,” terangnya. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN