Putusan DKPP, Ketua Bawaslu Bintan Harus Dicopot dari Jabatannya

Kantor Bawaslu Bintan.

BINTAN – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia menyatakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bintan Febriadinata melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) untuk perkara nomor 27-PKE-DKPP/I/2021 yang diadukan oleh Sapta Priyono melalui kuasa hukumnya Johnson Panjaitan dan kawan-kawan.

Putusan tersebut dibacakan oleh majelis sidang putusan DKPP RI di Jakarta, pada Rabu (31/3) siang dan dapat disaksikan langsung di kanal Youtube DKPP RI.

Pada pembacaan putusan tersebut, DKPP menyatakan Teradu I yaitu Febriadinata Ketua Bawaslu Bintan bersalah, dan direkomendasikan dicopot dari jabatannya selaku Ketua Bawaslu Bintan. Namun yang bersangkutan masih tetap sebagai komisioner Bawaslu Bintan.

Baca Juga :  Para 'Wanita Hebat' Bintan Bantu Korban Banjir

Putusan tersebut, wajib dilaksanakan dalam satu pekan ke depan, sejak dibacakan putusan tersebut. Sedangkan Teradu II yaitu Sabrima Putra selaku staf Bawaslu Bintan dinyatakan tidak bersalah melanggar kode etik, dan diminta namanya dipulihkan kembali.

       
        Loading...    
   

Usai putusan tersebut, Kepala Sekretariat Bawaslu Bintan Julpri Ardani untuk mengonfirmasi langkah pascaputusan DKPP tersebut mengaku, belum dapat mengambil langkah apa pun.

“Kami masih menunggu arahan dari Bawaslu Kepri,” jawabnya. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN