PT TMB Mulai Memanas karena Gaji

Tampak suasana pintu masuk pasar Baru 1 yang di kelola PT TMB.
       
        Loading...    
   

TANJUNGPINANG – Pilih kasih soal pembayaran gaji membuat sebagian pegawai di PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) menimbulkan pertanyakan kepada manajemen Badan Usaha Milik daerah (BUMD) tersebut.

Salah satunya yang mereka pertanyakan adalah pembayaran upah para karyawan yang belum diberikan untuk sebagian. Sedangkan salah satu karyawan yang baru bekerja 10 hari sudah menerima gaji Oktober.

Salah satu karyawan PT TMB yang meminta namanya tidak dituliskan, menuturkan bahwa persoalan ini menjadi tanda tanya di sesama karyawan.

Ia menuturkan, sejak manajemen yang saat ini memimpin, mereka menerima upah bisa telat satu sampai dua minggu.

Contohnya gaji bulan September yang belum diberikan sampai, Selasa (13/10) ini.

Berbeda dengan pegawai baru yang menduduki jabatan Kadiv Operasional PT TMB, Hariyun Sagita sudah menerima gaji Oktober.

Baca Juga :  Akses 4G, Kini Bisa Video Call di Anambas

Dituturkannya, pegawai tersebut baru masuk kerja 29 September kemarin namun 8 Oktober sudah menerima gaji Oktober dengan keterangan dibayar di muka.

Menurutnya hal ini menjadi tanda tanya karyawan yang mengaitkan dengan Hariyun Sagita merupakan pelapor dugaan pemalsuan keabsahan ijazah S1 dengan terlapor Dirut BUMD PT TMB, Fahmi.

”Kami melihat bukti setor gaji atas nama Hariyun Sagita per Oktober dengan keterangan dibayar di muka,” ucapnya.

Mengetahui hal itu, ia menuturkan para karyawan sudah menanyakan kepada manajemen. Meminta penjelasan agar hak-hak mereka juga sudah seharusnya dibayarkan.

Selain itu, disebutkannya, berkembang informasi siapa yang berani melawan akan diberhentikan. Bahkan paling tidak jabatannya digeser atau diganti.

Baca Juga :  Tarawih di Rumah, Salat Id Ditiadakan

Terkait hal ini, Ketua DPC Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Tanjungpinang, Agung Wiradharma menuturkan, hal ini ada indikasi manajemen yang bermasalah.

Menurutnya, hal ini perlu dibahas dan diselesaikan secara terbuka. Khususnya hal mendasar atau acuan oknum pejabat baru tersebut menerima gaji di muka.

Padahal karyawan lainnya bahkan belum menerima gaji September lalu.

”Ini ada indikasi manajemen yang tidak benar. Perlu diselesaikan agar semua bisa kembali sesuai prosedur atau ketentuan,” ucapnya.

Ia menuturkan, bahkan karyawan lainnya juga menanyakan bagaimana mekanisme perekrutan si pegawai tersebut.

Tentu menurutnya para pekerja protes bila mereka yang sudah bekerja sesuai ketentuan belum menerima gaji, sedangkan pejabat yang baru masuk sudah menerima gaji bahkan dibayar di muka yang artinya sebelum bekerja.

Baca Juga :  Tangkal Radikalisme, BNPT dan FKPT Kepri Gelar Kegiatan "Ngopi Coi"

Ia menilai persoalan ini bisa disampaikan kepada kepala daerah bila tak bisa diselesaikan secara internal.

Agung menilai, persoalan ini bisa menjadi titik balik restorasi dari manajemen PT TMB yang merupakan BUMD Kota Tanjungpinang.

”Tujuan berdirinya PT TMB ini apa? Ini perlu diluruskan kembali jika menimbulkan masalah diantara sesama. Bahkan saya banyak menerima aduan ke kantor upaya konsultasi hukum dan hak-hak mereka,” tuturnya.

Meski demikian, ia menuturkan kebijakan tersebut perlu dipastikan kepada kepala daerah.

”Secara hukum pemberian gaji oknum pegawai di muka perlu disampaikan secara terbuka kepada karyawan,” ucapnya.

Jangan sampai karyawan beranggapan jabatan itu sebagai salah satu bentuk gratifikasi imbalan atas laporan sebelumhya. (dlp)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN