Kejar Predikat WBK, Kanim Tanjunguban Kembangkan Aplikasi QR Code



TANJUNGUBAN – Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II TPI Tanjunguban terus berbenah lebih baik untuk mengejar prediket Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) tahun ini.

Khairil Mirza, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban mengatakan, pihaknya mengatakan perubahan yang sangat signifikan terjadi selama setahun belakangan ini. Soal masa pandemi, Khairil yang baru menjabat selama 3 bulan pun terus mengupayakan pelayanan maksimal.

“Dimasa pandemi ini kami tetap mengupayakan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya dalam kondisi seperti ini, pelayanan jangan sampai menurun dan harus terus hadir untuk masyarakat,” katanya.

Untuk pencegahan covid-19 di kalangan jajarannya, pihaknya juga kini sudah menerapkan absen pegawai dengan aplikasi QR Code. Dengan aplikasi ini disiplin pegawai akan lebih tertata dan efisien.

Sementara itu, Husni Thamrin, Kepala
Kantor Wilayah Hukum dan Ham (Kanwilkumham) Kepri yang hadir di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban pada Kamis (6/5) petang kemarin menyampaikan mengatakan pihaknya telah mendapatkan paparan dari Kanim Kelas II TPI Tanjunguban.

“Dari beberapa komponen penilaian seperti tatalaksana ruangan dan sarana prasarana sudah memadai. Begitu juga inovasi seperti QR Code absen untuk pegawai yang pastinya menghindari finger print yang tentunya pencegahan covid-19,” katanya.

Ia mengatakan, untuk komponen indeks kepuasan masyarakat juga sudah terpenuhi. Apalagi setelah dilakukan pengujian layanan pengaduan respon bagus dan tidak ditemukan keluhan dari masyarakat.

“Untuk layanan difabel juga sudah terpenuhi dengan baik, pemeriksaan internal melalui inspektorat juga tidak ada temuan. Saya yakin WBK dan WBBM akan tercapai. Nanti 20 Mei mendatang akan dilakukan penilaian disini,” tambahnya.

Sementara itu, Friece Sumolang, Kepala Divisi Keimigrasian (Kadivkim) Kanwilkumham Kepri mengatakan secara menyeluruh Kanim Imigrasi Kelas II TPI Tanjunguban sudah memenuhi syarat. Namun ia memberikan 2 masukan yang harus menjadi perhatian.

“Pertama soal penyalahgunaan narkoba. Meski disini belum ditemukan pegawai yang tersangkut itu, saya tetap tak lelah mengingatkan. Karena itu dampak negatifnya sangat besar, terutama kinerja dan pelayanan,” sebutnya.

Kedua, sambungnya, ia juga menyampaikan agar layanan aplikasi menggunakan QR Code dapat diperluas untuk pelayanan pengaduan atau kotak saran. Menurutnya dengan QR Code akan membuat pengaduan lebih cepat dan mencegah tangan bersentuhan dengan alat tulis dan lainnya. (aan)

       
        Loading...    
   
BAGIKAN